Dpmptsp Gowa, Sungguminasa - Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memastikan setiap rencana kegiatan sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, KKPR dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR untuk kegiatan non berusaha, dan KKPR untuk kegiatan strategis nasional  KKPR Non Berusaha ditujukan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat komersial dan tidak memerlukan Perizinan Berusaha, namun tetap wajib memenuhi ketentuan tata ruang yang berlaku.

Karakteristik Kegiatan Non Berusaha

Kegiatan Non Berusaha memiliki karakteristik utama antara lain tidak bersifat komersial, tidak menghasilkan keuntungan, tidak termasuk objek vital nasional, serta pendanaannya dapat berasal dari APBN, APBD, atau dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Jenis kegiatan yang termasuk dalam KKPR Non Berusaha meliputi pembangunan rumah tinggal, tempat peribadatan, fasilitas sosial dan pendidikan oleh yayasan, kegiatan kemanusiaan, serta pembangunan fasilitas umum oleh pemerintah pusat atau daerah.

Subjek Pemohon KKPR Non Berusaha

Pemohon KKPR Non Berusaha dapat berasal dari:

1. Orang perseorangan atau kelompok masyarakat, termasuk organisasi yang tidak berbadan hukum.
2. Badan hukum, seperti yayasan, koperasi, atau perseroan terbatas sepanjang kegiatannya bersumber dari dana CSR.
3. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD dan tidak bersifat strategis nasional

Tujuan dan Manfaat KKPR Non Berusaha

Penerapan KKPR Non Berusaha bertujuan untuk menjamin tertib pemanfaatan ruang, mencegah konflik tata ruang, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan lembaga non komersial dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

Dengan adanya KKPR, kegiatan non berusaha tetap berjalan sesuai rencana tata ruang tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan kepentingan umum.

Penutup

KKPR Non Berusaha merupakan instrumen penting dalam sistem penataan ruang nasional. Melalui pengaturan yang jelas dan mekanisme non elektronik yang terstruktur, pemerintah memastikan bahwa kegiatan non komersial tetap selaras dengan RTR serta mendukung pembangunan yang tertib dan berkelanjutan

Jenis Permohonan KKPR Nonberusaha

1. Rumah Tinggal Tunggal
2. Masjid
3. Mushola/Langgar/Surau
4. Gereja
5. Kapel
6. Pura
7. Vihara
8. Kelenteng
9. Perpustakaan
10. Tempat Pendidikan Formal
11. Tempat Pendidikan Non-Formal
12. Panti Asuhan
13. Panti Jompo
14. Sarana Umum (CSR)
15. Prasarana Umum (CSR)
16. Fasilitas Publik (CSR)