11 November 2025, 17:05
Administrator PTSP
232 views
PP Nomor 28 Tahun 2025 Jadi Terobosan Percepatan Perizinan Berusaha
Dorong Kepastian dan Kecepatan Layanan Perizinan Berusaha
Gowa, 2025 – Pemerintah terus memperkuat reformasi birokrasi di bidang perizinan berusaha melalui penerapan mekanisme Fiktif Positif (FikPos). Sebanyak 258 Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) kini dapat memperoleh izin secara FikPos, memberikan percepatan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia.
Langkah ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 175 Ayat (7) serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Melalui regulasi ini, pemerintah memastikan bahwa sistem Online Single Submission (OSS) menjadi lebih responsif dan efisien tanpa mengabaikan aspek verifikasi dan akurasi data.
Mengapa Fiktif Positif Penting?
Penerapan Fiktif Positif tidak hanya berfungsi mempercepat proses perizinan, tetapi juga memiliki makna strategis untuk:
Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, terutama dalam situasi ketika instansi belum memberikan keputusan dalam batas waktu tertentu.
- Mempercepat proses perizinan, mengurangi antrean administratif, dan mendorong efisiensi layanan publik.
- Mendorong reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis digital.
- Meningkatkan daya saing investasi Indonesia di tingkat global.
- Memperkuat peran OSS sebagai sistem perizinan nasional yang transparan, terintegrasi, dan akuntabel.
Jenis Perizinan yang Dapat Diterbitkan secara Fiktif Positif
Mekanisme FikPos mencakup tiga jenis layanan perizinan berusaha, yaitu:
- Persyaratan Dasar (PD)
- Perizinan Berusaha (PB)
- Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
Dengan sistem ini, pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan akan memperoleh status perizinan otomatis apabila instansi berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah diatur.
Tetap Ada Verifikasi dan Evaluasi
Meskipun diterbitkan melalui mekanisme Fiktif Positif, izin usaha tetap wajib diverifikasi dan dapat dievaluasi oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data permohonan dan kondisi lapangan, maka izin:
- Dapat dievaluasi ulang, atau
- Dibatalkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan ini menegaskan bahwa FikPos tidak dimaksudkan untuk mengabaikan ketelitian, melainkan untuk mendorong efisiensi pelayanan publik dengan tetap menjaga akuntabilitas.
“FikPos hadir untuk mempercepat, bukan untuk mengabaikan ketepatan.”
Dengan langkah ini, diharapkan pelaksanaan Fiktif Positif pada 258 kode KBLI dapat memperkuat ekosistem perizinan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memberikan ruang lebih luas bagi dunia usaha untuk berkembang.
"Ayo cek daftar kegiatan usahamu pada file pdf dibawah ini!"
"Ayo cek daftar kegiatan usahamu pada file pdf dibawah ini!"
Dokumen PDF Terlampir
Download PDFTidak bisa melihat PDF? Klik di sini untuk membuka di tab baru